Kantor Berita Peristiwa

Kemenag Aceh Besar Usulkan Qanun Pengukuran Arah Kiblat, Ini Tujuannya

Tajuknews.id - Kepala Kantor Kemenag Aceh Besar Saifuddin mengusulkan supaya dibentuk Qanun Tentang Pengukuran Arah Kiblat dan Hisab Rukyat di daerah tersebut. Qanun itu dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan terkait hisab rukyat.

"Pengukuran arah kiblat yang bermuara pada ilmu falakiyah sangat penting namun kurang dipahami oleh masyarakat saat ini, sebabnya perlu adanya qanun hisab rukyat," kata Saifuddin dalam keterangannya, Selasa 20 Februari 2024.

Saifuddin pagi tadi menghadiri kegiatan coaching clinic pengukuran arah kiblat yang berlangsung di Sibreh, Aceh Besar. Menurutnya, ilmu falak dapat dipakai untuk mengukur arah kiblat yang benar sehingga dapat menepis keragu-raguan di tengah masyarakat. 

"Hal ini sangat penting agar persoalan yang berkaitan dengan hisab rukyat dapat terselesaikan dengan baik," jelas mantan Kakankemenag Aceh Singkil itu.

Selain itu, kata Saifuddin, dengan lahirnya qanun tersebut maka akan mempermudah sosialiasi dan pembinaan tentang hisab rukyat secara lebih luas. Selain itu, MPU Aceh juga telah mengeluarkan fatwa tentang hal ini yaitu fatwa nomor 3 tahun 2018.

"Manfaat yang lebih besar lagi adalah pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan hisab rukyat secara lebih besar lagi. Ilmu tentang hisab rukyat kurang diganderungi oleh kawula muda dewasa ini padahal ilmu ini besar sekali manfaatnya," ujar Saifuddin.

Kasi Bimas Islam Kemenag Aceh Besar Akhyar menyebutkan, pihaknya akan membentuk tim falakiyah untuk wilayah Aceh Besar yang akan menangani persoalan pengukuran arah kiblat di masjid dan meunasah. Tim itu nantinya akan turun ke masjid-masjid serta meunasah.

"Tim inilah yang akan turun kelapangan untuk menuntaskan masalah arah kiblat dan lain sebagainya. Insya Allah ke depan akan dilakukan pembinaan berkesinambungan agar keberadaan tim ini menjadi lebih kuat karena ditopang dengan ilmu pengetahuan," kata Akhyar.(detik)

Kemenag Aceh Besar Lakukan Pembagian SK Kenaikan Pangkat Serentak

Tajuknews.id - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar untuk pertama sekali menggelar penyerahan SK Kenaikan Pangkat secara serentak kepada 88 orang ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, Kamis 5 Oktober 2023.


Hal demikian disampaikan Kasubag TU Kemenag Aceh Besar H. Khalid Wardana, S.Ag, M.Si, disela-sela Penyerahan SK Kenaikan pangkat ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.


Khalid menjelaskan jumlah ASN yang diserahkan SK kenaikan pangkat masing-masing 78 orang tenaga Guru, 9 orang tenaga Administrasi, dan 1 orang dari penyuluh agama. Sebelumnya kata Khalid penyerahan dilakukan secara simbolis.


"Ini baru pertama kita gelar seperti ini, Belum pernah kita serahkan dalam jumlah banyak seperti ini, biasanya SK diambil sendiri atau bahkan dititip pada madrasah atau satuan kerja masing-masing, tapi hari ini penyerahan SK sekaligus pembinaan ASN,"ujarnya.


Pada kesempatan itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar Salman Arifin, S.Pd, M.Ag, menyampaikan selamat kepada ASN yang menerima SK kenaikan pangkat dan meminta ASN untuk bersyukur atas penghargaan dari pemerintah atas kenaikan pangkat tersebut. Salman berharap ada pengaruh signifikan antara kenaikan pangkat dengan peningkatan profesionalisme.


"Seiring dengan kenaikan pangkat ini maka saya mendorong saudara sekalian untuk meningkatkan pengabdian dan kompetensi, dan jangan berpuas diri dengan yang sudah ada, terus belajar," lanjutnya.


Salman menambahkan, khusus untuk guru agar terus meningkatkan kompetensi khususnya kompetensi pedagogik, sehingga semakin semangat dalam melakukan pembelajaran. Ia berharap agar Guru di Aceh Besar menjadi guru-guru yang berprestasi dan bisa memperbaiki kualitas pendidikan khususnya di Aceh Besar.


"Kemampuan guru dalam penggunaan media teknologi informasi juga menjadi satu kewajiban dewasa ini, karena pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif membuat suasana belajar lebih hidup dan menyenangkan," tambahnya.


Pada kesempatan itu Salman juga memberikan pembinaan dan motivasi kepada ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.

Pelaku Penganiayaan Warga Aceh Hingga Tewas Ditahan, Nasir Djamil Apresiasi Panglima TNI


Tajuknews.id – Warga Aceh asal Kabupaten Bireuen Imam Masykur (25) sebagaimana yang diberitakan di media diduga mendapatkan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum Paspamres dengan dua rekannya. Pemuda Gampong Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura ini meninggal dunia setelah ditemukan jenazahnya di Karawang, Jawa Barat.

Untuk itu, Anggota Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPR-RI Asal Aceh, M. Nasir Djamil mengapresiasi langkah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melalui Danpom TNI yang telah menahan dan mengamankan dugaan pelaku berinisial RM telah melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap Imam Masykur hingga yang bersangkutan meninggal dunia.

Begitu pun Nasir Djamil berharap agar kasus ini bisa diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota TNI.

“Kita berharap agar Panglima TNI bisa memproses kasus ini secara terang benderang, sehingga masyarakat di Aceh khususnya dan yang ada di Jakarta bisa terpuaskan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI,” ujarnya Minggu 27 Agustus 2023.

Nasir juga meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk bisa mengambil peran sesuai dengan kewenangannya dalam proses pengungkapan kebenaran atas apa yang terjadi pada korban. “Kita akan kawal dan mengusut kasus ini hingga tuntas,” demikian Nasir Djamil. (Harian Rakyat Aceh)

Cerita JK Pilih Helsinki Jadi Lokasi Perundingan RI-GAM 18 Tahun Lalu




Tajuknews.id - Masyarakat Aceh hari ini memperingati 18 tahun perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku sengaja memilih Helsinki sebagai tempat mendamaikan kedua belah pihak.

Peringatan 18 Tahun Damai Aceh digelar di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Selasa 15 Agustus 2023. 

Seremonial peringatan itu ditandai dengan pemberian sertifikat tanah ke eks GAM serta santunan anak yatim.

Kegiatan itu dihadiri sejumlah tokoh yang terlibat dalam proses perdamaian di antaranya Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, Jusuf Kalla dan lainnya. Selain itu, sejumlah mantan kombatan GAM juga ikut bergabung.

JK dalam sambutanya menceritakan proses awal mendamaikan GAM dan Pemerintah Indonesia. Proses itu disebut sudah dilakukan sejak setahun lebih sebelum perdamaian diteken di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Menurutnya, proses perdamaian digagas setelah gagalnya perundingan di Jenewa dan Tokyo yang berakhir ditangkapnya tim perunding dari pihak GAM. Awalnya, kata JK, tidak mudah berbicara dengan petinggi GAM semisal Malik.

JK mengaku pernah mencoba mendekati beberapa tokoh GAM untuk berbicara namun gagal. Dia kemudian membentuk tim yang menjalankan misi rahasia. Tim itu disebut hanya diketahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Panglima TNI.

"Kita menyusun tim perundingan, kenapa ketuanya orang Bugis? Karena orang Aceh dan Bugis punya sejarah panjang hubungan persahabatan yang banyak," kata JK.

Tim perundingan itu terdiri dari orang Bugis, Aceh dan lainnya. Menurutnya, tidak ada orang Jawa yang menjadi tim perunding untuk menghindari terjadinya bentrok di ruang perundingan.

"Perdamaian itu dipercepat oleh tsunami, kenapa? sebenarnya setahun sebelumnya kita lakukan dengan operasi rahasia tidak ada yang tahu. Misi rahasia untuk perdamaian Aceh," jelas JK.

Pasca tsunami JK memberikan waktu ke tim perundingan selama enam bulan agar dapat diteken perdamaian. Setelah melewati berbagai proses perundingan kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai.

"Kenapa di Helsinki karena dekat dengan Swedia, saya tidak mau berunding di Indonesia dan Swedia, harus berunding di luar dua negara itu," beber Wapres dua periode itu.

"Awalnya tidak boleh ada yang tau perundingan supaya tidak menimbulkan pro kontra. DPR pun tidak tau, yang tau presiden dan panglima," sebut JK.(detik)

DPRK Banda Aceh Dukung SE Pj Gubernur Aceh, Upaya Penguatan Syariat Islam

Tajuknews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mendukung Surat Edaran (SE) Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat di Aceh.


Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar dalam sidang paripurna, Senin 14 Agustus 2023. Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua I, Usman dan Wakil Ketua II, Isnaini Husda dan segenap anggota DPRK Banda Aceh. Sementara dari eksekutif hadir Pj Wali kota Banda Aceh, Amiruddin, Plt Sekda, Wahyudi serta para pimpinan OPD lainnya.


Menurut Farid, pelaksanaan syariat Islam yang sudah berlangsung di Aceh masih belum berjalan dengan baik. Apalagi belakangan ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ia mengajak semua stakeholder baik dari Pemerintahan dan masyarakat untuk berpikir positif dan berintrospeksi terhadap penegakan Syariat Islam yang telah berjalan selama satu dekade itu.


Farid mengatakan, penegakan syariat Islam khususnya di kota Banda Aceh masih membutuhkan dukungan dan perbaikan agar pelaksanaannya sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Aceh.


"Kami mengajak semua pihak, agar sama-sama mendukung SE Pj Gubernur Aceh tentang Penegakan dan Penguatan Syariat Islam demi keutuhan harapan bersama," katanya.


Farid mengatakan, untuk mendukung penegakan Syariat Islam di Banda Aceh, maka SE Pj Gubernur Aceh tersebut perlu disosialisasikan secara persuasif dan humanis, agar masyarakat tidak lagi merasa tabu. Syariat Islam bukan hanya menyangkut amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga harus disampaikan pemahamannnya secara menyeluruh dalam ruang lingkup yang lebih luas, agar syariat Islam itu berjalan secara kaffah.


Dalam upaya penegakan Syariat Islam, lanjut Farid, Pemko Banda Aceh juga perlu memaksimalkan kembali Tim Terpadu Penegakan Syariat Islam (T2PSI) dengan melibatkan Forkopimda Kota dan menggandeng semua stakeholder yang ada. Kemudian ia juga meminta agar Pemko memaksimalkan fungsi Pageu Gampong sebagai basis penegakan syariat Islam di gampong. Dimana masyarakat bertanggung jawab terhadap gampong-gampongnya dari upaya pelanggaran syariat.


"Begitu juga dengan Satpol PP-WH perlu melakukan pengawasan secara rutin, dan adanya penempatan petugas pada wilayah yang telah dipetakan (mapping) yang rawan terjadi pelanggaran syariat," pungkas Farid Nyak Umar yang juga Ketua DPD PKS Banda Aceh.

Back To Top